Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini 2019-2024, sangat ingin berkuasa lebih lama. Permintaan 3 periode ke partai pengusung, PDI Perjuangan, ditolak.
Kemudian langkah selanjutnya, membuat presiden boneka, dipilihlah Ganjar Pranowo, disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Ganjar dibawa kemana-mana pada saat Presiden melakukan kunjungan ke Jawa Tengah, yang mana Ganjar yang menjadi Gubernurnya. Pakta integritas tiap kepala daerah yang menjabat dan yang akan menjabat sebagai pejbat sementara (pjs) yang ditunjuk oleh mendagri sudah dibuat, untuk mendukung Ganjar Pranowo.
Setelah Jokowi mempromosikan Ganjar ke PDI Perjuangan, akhirnya Ganjar diambil oleh PDI Perjuangan dijadikan calon presiden dengan syarat-syarat. Ternyata Jokowi tidak bisa mengatur Ganjar, karena Ganjar sudah dijadikan petugas partai dengan syarat-syarat yang ditandatangai. Menurut kabar burung, syarat-syarat tersebut meliputi mengangkatan pejabat harus seizin PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak ingin kecolongan lagi saat memilih Jokowi menjadi presiden tanpa syarat perjanjian. Jokowi seenaknya mengangkat penjabat negara tanpa izin partai pengusung, bahwa Jokowi membangun pasukan loyalitas sendiri dengan mengangkat relawan-relawan masuk cabinet dan komisaris-komisaris BUMN.
Setelah perjuangan Jokowi meng-goal-kan Ganjar menjadi capres PDI Perjuangan, ternyata sia-sia untuk dirinya, tidak bisa ikut mengatur Ganjar. Walaupun persiapan sudah dibangun, dengan membuat pakta integritas pejabat daerah dan pjs yang menjabat sudah dibuat demi Ganjar. Jokowi membuat manuver, tetap mencari jalan, untuk bisa mengatur presiden selanjutnya bisa diatur oleh dia.
Jokowi bermanuver, ngepot di akhir masa jabatan, yang sebelumnya mendukung Ganjar, kemudian mempersiapkan Gibran, anak sulungnya menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, yang sudah berumur 73 tahun. Dengan harapan, menjadi wapres dahulu, kemudian menjadi presiden karena kesehatan prabowo sakit.
Prabowo dan Ganjar sudah menjadikan keberlanjutan sebagai jargon jika menjadi presiden selanjutnya. Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan pembangunannya, dan diberikan tanah seluas 34.000 Ha untuk disewa oleh investor selama 190 tahun. Apa yang akan terjadi dengan penduduk Kalimantan? Penduduk asli Dayak? Apakah mereka akan tersingkirkan? Banyak pendukung IKN dari masyarakat Kalimantan, tetapi mereka belum merasakan tersisihnya nanti jika orang asing yang akan menempati 34.000 Ha dan berakan pinak sampai 190 tahun. Masyarakat Kalimantan harus berpikir ulang! Bisa saja nanti Kalimantan akan dikuasi oleh orang asing dan pada saatnya nanti akan berpisah dengan Indonesia dan IKN yang dibanggakan akan menjadi ibu kota negara lain.
Entah apa yang menjadi pertimbangan untuk memberikan tanah seluas 34.000 Ha sebagai kompensasi pembangunan IKN.
