Beban rakyat bertambah berat ketika ada kasus perampokan atau korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang harus ditanggung oleh negara dan juga rakyat Indonesia. Kasus ini terkesan seperti permainan dari para elit politik yang terstruktur dan sistematis.
Salah satu Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menolak keras rencana pemerintah yang akan menyuntikkan uang negara bagi penyelamatan Jiwasraya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun.
“Skandal Jiwasraya ini jelas ‘perampokan’ atau skandal korupsi secara terstruktur dan sistematis. Jadi tidak selayaknya untuk di-bailout menggunakan uang negara, uang rakyat,” katanya dalam keterangan di CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2020).
5 Tersangka Kasus Jiwasraya
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menegaskan, yang seharusnya dilakukan adalah memburu dan mengembalikan aset-aset yang sudah dirampok dan dikorupsi, serta uangnya dikembalikan kepada semua nasabah sudah dirugikan karena masalah ini.
Sebenarnya pemerintah dan penegak hukum dengan berbagai perangkatnya sangatlah bisa melakukan itu, jika memang benar-benar berusaha dan bersungguh-sungguh menyekesaikan kasus perampokan di PT Jiwasraya ini. Tetapi sampai saat ini kasus tersebut seperti mengambang tidak tau kapan akan di selesaikan.
Jika kasus ini terselesaikan maka tidak harus menggunakan uang negara, dan uang rakyat pun bisa di fokuskan untuk membagun kembali perekonomian negara akibat dampak dari covid-19.
Jiwasraya hanya satu dari sekian banyak BUMN yang bermasalah di masa pemerintahan Jokowi, karena manajemen yang salah dalam mengelola sebuah perusahaan. Pemerintah seharusnya lebih komperhensif dan tidak segan untuk memburu para pelaku skandal perampokan di dalam Jiwasraya, bukan malah dengan mudahnya menggunakan resources negara yang ada untuk menambal likuiditasnya (kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya).
Sekarang, skandal Jiwasraya ini malah sudah menjadi tambahan beban berat untuk anggaran negara ditengah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum optimal.
Selain Jiwasraya, beberapa waktu terakhir ini perusahaan Asuranji Jiwa Bersama (AJB), Bumiputera 1912, dan PT Asabri (Persero), serta beberapa asuransi dan manajer investasi lainnya juga sedang menghadapi skandal investasi yang bermasalah sehingga berdampak pada masalah likuiditas.
